Mantan Kepala Dinas PUPPB Kota Malang Mulai Diadili

Terjerat Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang

Surabaya, Mitra-Jatim.com- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur  yang diketuai Unggul Warso Murti menggelar sidang perdana terhadap mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, Selasa (30/1/2018). Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan dakwaan di persidangan yang terbuka untuk umum.

Tim JPU KPK mendakwa Jarot melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  ”Bahwa terdakwa memberi hadiah atau janji yaitu memberi uang Rp 700 juta kepada penyelenggara negara dalam hal ini Moch Arief Wicaksono," kata salah satu tim JPU KPK, Selasa (30/1/2018).

Dari keterangan terdakwa yang dituangkan dalam BAP, uang imbalan yang diserahkan ke Ketua DPRD Kota Malang menggunakan istilah uang ”pokir”.  ”Uang Rp 700 juta tidak diserahkan utuh, tetapi dipisahkan Rp 100 juta dalam amplop dan sisanya tetap dalam kardus," tambah JPU KPK.

Setelah menerima uang ‘pokir’, selanjutnya Ketua DPRD Kota Malang membagi uang Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua DPRD Kota dan Ketua Fraksi DPRD Kota. Dengan jumlah seluruhnya 45 orang, untuk ketua komisi dan ketua fraksi masing-masing Rp 15 juta dan anggota DPRD masing-masing Rp 12,5 juta. ”Sehingga, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) P-APBD TA (Tahun Anggaran) 2015, pada pokoknya menyetujui," ujar JPU KPK. (eka/lia/edo)