Prof. Yusril Ingatkan Gubernur Anies, Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Proyek Swasta

Jakarta, Mitra-Jatim.com- Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan reklamasi Teluk Jakarta bukan proyek ataupun kepentingan pengembang, namun program jangka panjang pemerintah. "Reklamasi Teluk Jakarta itu, yang punya hajat bukan swasta, tapi pemerintah," tegas Prof. Yusril, Sabtu (13/1/2018).

Karena itu, ia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih berhati-hati dalam menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mengingat, reklamasi bukan kebijakan, melainkan perjanjian pemerintah dengan pihak swasta atau pengembang. ” Pemda DKI meski harus lebih hati-hati, karena itu bukan kebijakan, tetapi perjanjian dengan pihak lain," katanya.

Selain itu, Prof. Yusril menjelaskan, menjadi suatu fenomena yang menarik jika Pemda DKI Jakarta akan menggugat Pemerintah Pusat. ”Repotnya ini dua instansi pemerintah, apalagi sekarang mau menggugat Pemda DKI tergugat BPN, artinya instansi daerah menggugat pusat dan ini jarang sekali terjadi," jelasnya.

Di samping itu, menurut Prof. Yusril, sulit jika Pemprov DKI Jakarta ingin membatalkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Karena, sudah ada perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta mengenai reklamasi Teluk Jakarta. "Perjanjian itu tidak mudah dibatalkan secara sepihak," tandasnya

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan pencabutan pembatalan hak guna bangunan reklamasi kepada Kementrian Agaria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Namun, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menolak permintaan tersebut. Sofyan pun mempersilakan jika Gubernur Anies ingin menggugat keputusan tersebut ke pengadilan. (tom/edo)