Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Suap Pilkada Garut

Bandung, Mitra-Jatim.com- Polisi akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus gratifikasi atau suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2018.  Ketiga tersangka adalah Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri (HH) dan anggota Komisioner KPU setempat Ade Sudrajat (AS) serta Didin Wahyudin (DW) seorang tim pemenangan pasangan calon independen Soni Sondani-Usep Nurdin yang diduga pemberi suap.

Penetapan tiga tersangka itu disampaikan Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto didampingi Dirkrimum Kombes Umar Surya Fana, Ketua Panwaslu Jabar Harminus Koto dan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (26/2). ”Pengungkapan kasus ini dari informasi masyarakat satu bulan lalu. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan terdapat struk ATM atau bukti transfer kepada Panwaslu Garut dan kami kroscek ke bank mandiri. Ternyata, hasilnya benar," kata Irjen Agung Budi.

Setelah itu, lanjut dia, polisi melakukan pengumpulan bukti selama dua minggu. Hasilnya, terbukti ada gratifikasi atau suap oleh seorang berinisial DW kepada Panwaslu dan Komisioner KPU Garut. DW diketahui memberikan uang Rp 10 juta kepada Ketua Panwaslu dan uang kepada Komisioner KPU senilai Rp 100 juta beserta satu unit mobil Daihatsu Sigra. ”Tujuannya untuk meloloskan paslon independen (Soni-Usep) pada tahapan Pilkada Serentak Garut 2018,” terangnya.

Ketua Panwaslu dan seorang Komisioner KPU Garut ditangkap Tim Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri dibantu Polda Jabar dan Polres Garut, Sabtu lalu (24/2/2018). Disusul penangkapan DW sehari kemarin. Dari penangkaapan tiga tersangka ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, satu lembar kuitansi, tiga buku tabungan, 12 bukti transfer dan satu unit mobil.

Tersangka DW dijerat Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, dua tersangka penyelenggaran pemilu, HH dan AS dijerat Pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2011 tentang tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rin/dyaedo)