Pemerintah Akan Batasi Transaksi Tunai Maksimal Rp 100 Juta

Jakarta,Mitra-Jatim.com- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Karena, aturan ini dinilai akan menuntungkan perbankan, meningkatkan perlindungan  nasabah terhadapo uang palsu, serta mencegah tindakan korupsi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. ”Banyak manfaat dari akan adanya aturan batasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta itu,” kata Erwin Rijanto, Deputi Gubernur BI.

Hanya saja, menurut Erwin, batas maksimal Rp 100 juta itu dinilai masih terlalu tinggi oleh sejumlah pihak.  Seperti pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp 25 juta. Namun, rencana aturan bisa diubah, jika masyarakat sudah banyak yang menggunakan cara nontunai melakukan transaksi pembayaran. ”Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai, tentu bisa kita diskusikan untuk diubah,” katanya saat diskusi soal Optimalisasi Penelusuran Aset Tindak Pidana Melalui Pembatasan Uang Kartal di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan alasan mengapa batas transaksi tunai cukup sebesar Rp 25 juta. Ini untuk mempersempit peluang tindak kejahatan pencucian uang atau korupsi. ”Kalau bisa diturunkan menjadi Rp 25 juta, agar ruang gerak mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan pencucian uang atau korupsi semakin sempit," jelasnya.

Sedangkan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) Yunus Husein mengatakan, alasan menetapkan batas Rp 100 juta adalah banyak negara menetapkan Rp 100 juta sebagai batas maksimal untuk transaksi uang kartal.  ”Di Pasal 30 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu, Rp 100 juta batasnya. Di mana-mana, lintas batas negara memang banyak pakai Rp 100 juta. Yang di atas Rp 100 juta dianggap bernilai tinggi, kalau yang di bawah itu dianggap ritel," katanya. (tom/edo)