Ahroji : Tuduhan Sahlawi, Demo Bayaran Hanya Tuduhan Tanpa Dasar

Mitra Bondowoso - Koordinator Demonstrasi, Ahroji, menyatakan informasi yang menyebutkan ada pihak atau tokoh politik yang mendanai aksi demo turunkan Sekda Bondowoso, 16 Januari 2020, dan tuduhan demo bayaran itu hanya error atau kepanikan orang-orang dekat Sekda yang mulai kehilangan zona nyamannya. Hal itu disampaikan Ahroji yang dikediamannya, (17/ 01). 

Ahroji menilai, tudingan juga menimpa mantan pejabat yang dicopot dan oknum anggota DPRD yang merasa gerah dengan kebijakan Sekda. Adanya pergantian Plt OPD PUPR, semakin memicu tudingan demo bayaran. Tetapi, sampai saat ini, tudingan baik dari anggota DPRD Fraksi PPP dan pemberitaan online belum menjelaskan, pihak mana atau siapa yang menjadi donatur demonstrasi tersebut. “Saya tegaskan, bahwa saya tidak berhubungan dengan siapapun, atau pejabat manapun, saya murni berangkat sendiri. Jika ada penumpang gelap yang mencoba mengacaukan aksi demo kemarin, itu diluar tujuan aksi kami”. 

Pernyataan atau tuduhan bahwa demonstrasi turunkan Sekda adalah demo bayaran ramai di pemberitaan online, juga komentar Anggota DPRD Fraksi PPP, Sahlawi, di group Whatsapp Aksara Naga, mengaku telah dihubungi langsung oleh koordinator/pengepul kalau ada uang yang disiapkan. Tetapi demo bayaran, hanya tuduhan tidak berani menyebutkan siapa pihak yang dituduh membiayai. “Saya sendiri bingung, jika ada pengakuan tukang becak diberi uang oleh seseorang yang disuruh mengaku sebagai peserta demo. Kan mudah untuk menelusuri, siapa yang membayar bukan hanya menyebar opini”. 

Ahroji sebagai koordinator demo, membantah aksinya didalangi oknum pejabat tertentu atau pihak-pihak lain. Semua serba kabur, hanya tudingan tanpa nama, siapa yang dimaksud. Demikian pula jika munculnya spanduk pendemo yang menyebut “Pecat Sekda Saefullah” dianggap tuduhan bahwa aksi demo tersebut terlalu tendensius dan sarat dengan kepentingan. “Saya tidak peduli jika ada orang mendapatkan manfaat dari pegerakan saya, saya murni membela Bupati, saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun dalam aksi demo tersebut”.

Pernyataan anggota DPRD, Sahlawi, harus jelas siapa yang membiayai aksi demo kemarin. Karena di lapangan ada pihak-pihak yang memang sengaja membagikan uang kepada orang dan tukang becak, agar terbentuk opini bahwa demo ini bukan murni suara aktifis dan masyarakat, tetapi demo pesanan atau demo bayaran. “Sebagai anggota DPRD yang memiliki imunitas atas penyataannya, justru harus menjadi sumber klarifikasi yang jelas, bukan hanya melempar isu yang tidak jelas. Tolong Saudara Sahlawi berani menyebutkan nama siapa yang mendanai demo saya”, kata Ahroji. 

Untuk memahami penyebab munculnya tuduhan demo bayaran, berada di balik aksi demo itu, harus digali dari pernyataan anggota DPRD Sahlawi dan orang dekat Sekda yang memungkinkan munculnya tuduhan dan kecurigaan semacam itu. Termasuk penyebab adanya tuduhan itu, dan apa kepentingan pihak-pihak yang membiayai aksi demo tersebut. “Yang jelas saya tidak peduli, atas semua tuduhan itu, karena menang aksi saya murni membela KH. Salwa sebagai Bupati”. 

Memang saya membentuk koordianator dalam aksi demo tersebut, jika koordinator memberikan sedikit uang untuk biaya transport itu hak koordiantor dan saya tidak pernah menyuruh, itu murni keikhlasan koordinator demo pada peserta. “Saya yakin, jika menang ada pihak yang memanfaatkan, menunggangi atau membiayai aksi demo kemarin, pasti akan terbongkar”. 

Seharusnya, Sahlawi tidak mudah menuduh ada orang mendanai aksi-aksi unjuk rasa, atau ada orang menggerakkan unjuk rasa. Kalau dikaitkan situasi sekarang, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah tokoh parpol, melakukan seperti itu, itu fitnah, fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. 

Jadi sampai sejauh ini, tidak pernah ada tuduhan resmi, langsung atau tidak langsung, yang menyebut nama orang yang membiayai aksi demo 16 januari. Apakah pernyataan anggota DPRD dan media hanya untuk membantah isu berita acara KASN yang menyatakan ada proses mutasi yang salah dan rekomendasi DPRD untuk memberikan sanksi berat kepada Sekda, entahlah, pungkas Ahroji. (SH/Ary*)