Sudah 2 Tahun Lebih, Pemerintahan Sabar Banyak Sorotan

BONDOWOSO, Mitrajatim.com - Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Bondowoso, Sumitro angkat bicara, termasuk sejumlah aktivis dan elemen masyarakat serta partai politik telah melakukan kritik keras terhadap kepemimpinan pemerintahan“SABAR”.

Beberapa hal yang mendapatkan kritik adalah persoalan mutasi, lelang jabatan, kotak amal Bondowoso Bersedekah, dan masih banyak proyek pembangunan yang diduga sarat dengan KKN seerta beberapa persoalan lainnya.

"Diawali dari Hak Interpelasi yang pertama terjadi di Bondowoso, menjadi hak legestalif untuk mempertanyakan terkait mutasi yang melanggar peraturan Perundangan. Pemerintah dianggap mengabaikan peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan mutasi. Dan akhirnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengabulkan interpelasi DPRD dengan membatalkan mutasi dan promosi beberapa ASN karena tidak sesuai dengan ketentuan. 

Secara kelembagaan, DPRD mengganggap pemerintah yang tidak bisa menunjukkan sikap tegas. Model kepemimpinan seperti ini, merupakan kelemahan sebuah demokrasi. Ketika ada bupati dengan tipikal “diam” seperti ini, maka dengan kekuatannya DPRD yang ada, seharusnya dapat mengimbangi dengan melakukan fungsi kontrol yang ketat. 

"Sumitro mengatakan, Hal tersebut perlu dilakukan DPRD, karena diduga adanya bentuk tekanan dari berbagai pihak yang memanfaatkan “lemahnya” kepemimpinan Bupati. Sehingga dengan kepemimpinan “lemah” seperti ini, banyak pihak yang “memanfaatkan” posisi dan kewenangan Bupati. Sehingga masyarakat berharap kepada DPRD terus menyuarakan kepentingan rakyat, karena rakyat ada dibelakang DPRD yang siap bergerak untuk mendukung DPRD Bondowoso. 

Kritik kepada pemerintah tidak melihat menang atau kalah, namun yang dibutuhkan masyarakat adalah perjuangan sebuah kebenaran. Visi misi dan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati memberitahukan kepada warga masyarakat tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih. Bagi rakyat, informasi ini menjadi sangat penting sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

"Kenyataannya, masyarakat saat ini memandang kampanye tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan masayarakat. Alasan mendasar yang melatarbelakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut akibat janji kampanye pemerintah yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat Pilkada, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.

"Janji kampanye Pilkada saat itu hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya padahal dari semula janji tersebut seakan dilupakan. Maka tidak heran bila sebagian besar masyarakat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. 

Adanya kecenderungan pengingkaran janji politik, janji kampanye, para politisi memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi setelah mereka terpilih, mereka menentukan kebijakan semau mereka tanpa mempedulikan preferensi para pemilihnya," Pungkasnya. (Tim/Red)