Program-program literasi digital yang telah diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia di antaranya adalah pelatihan Digital Enterpreneurship Academy (DEA) dan Thematic Academy (TA) dengan masyarakat sasaran para pelaku UMKM.
Selain itu mulai September mendatang akan dilaksanakan pelatihan Talent Scouting Academy (TSA) dengan sasaran masyarakat aktif.
Hal ini disampaikan Ketua Stikosa-AWS Dr. Meithiana Indrasari, ST., MM., saat membuka acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan Call Paper 2022, dengan tema “Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Ekosistem Digital”, yang diselenggarakan secara daring dan ditayangkan secara live melalui akun official Youtube stikosa-aws, pada Senin pagi (22/8/2022).
“Kami ucapkan terima kasih pada bapak KaBadan SDM Kementerian Kominfo, karena Stikosa-AWS telah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo mulai dari kerjasama dengan BPSDM Surabaya Kementerian Kominfo, membuat pelatihan dan pendampingan DEA, TA, pelatihan keuangan syariah, dan sebagainya. Bahkan bapak Kepala Badan Kementerian Kominfo RI berkesempatan hadir di Stikosa-AWS untuk bersiaran podcast di studio AWS Cast tentang sosialisasi program beasiswa pendidikan pascasarjana, dan perlu saya sampaikan bahwa dari informasi yang disiarkan tersebut, Risky Mutqiyyah, salah satu lulusan Stikosa-AWS, mendapatkan kesempatan menerima program beasiswa dari Kementerian Kominfo menempuh studi S2 di salah satu perguruan tinggi di India,” imbuh Meithiana.
Seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Ekosistem Digital” yang diselenggarakan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Stikosa-AWS ini, menghadirkan sejumlah narasumber sebagai keynote speaker di antaranya Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom., IPM. selaku Kepala BLSDM (Badan Litbang SDM) Kominfo RI, Bupati Magetan Dr. Drs. Suprawoto, S.H., M.Si., serta Dr. Ido Prijana Hadi, M.Si. selaku Ketua ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi) Provinsi Jawa Timur.
.jpeg)
Kepala BLSDM Kominfo RI Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom., IPM. mengatakan bahwa sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo, pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui akselarasi program Digital Talent Scholarship (DTS).
“Di dalam membangun Digital Talent Scholarship itu tidak hanya masyarakatnya, tidak hanya perguruan tingginya, tetapi semua lapisan masyarakat, termasuk para pimpinan. Kami dari Kementerian Kominfo membuat road map program, ketika membangun ekosistem diperlukan membangun 4 sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital,” ujar Hari Budiarto, Ka BLSDM Kominfo RI.
Lebih jauh Ka BLSDM Kominfo RI menjelaskan, dari data survei yang dihimpunnya, daya saing SDM di bidang digital dinilai cukup rendah dibanding negara-negara lain, yaitu sebesar 21,8% dari semua komponen. Sedangkan pemerintah sudah membangun infrastruktur di bidang digital sebesar 64,8%.
Dari data survei tersebut, SDM yang memanfaatkan infrastruktur digital cukup besar adalah masyarakat di pulau Jawa, yaitu ekosistem masyarakat DKI Jakarta sebesar 73.2% dari total 21,8% SDM. Sedangkan di peringkat ke-2 adalah masyarakat Jawa Barat sebesar 58,5%, peringkat ke-3 masyarakat DI Yogyakarta sebesar 49,2%, Banten 47%, Jawa Timur 45,6%, Bali 44,9%, Kalimantan Timur 44%, Kepulauan Riau 40,8%, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan masing-masing 39,8% dari total 21,8% SDM pengguna infrastruktur digital.
“Artinya masih banyak kelemahan di SDMnya (yang melakukan penyerapan dan pemanfaatan terhadap pembangunan infrastruktur digital). Ternyata dari temuan data itu, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, SDM nya yang rendah dilatih supaya angkanya meningkat,” ungkap Hary Budiarto.
Merealisasikan program digital yang dicanangkan pemerintah pusat, Bupati Magetan Dr. Suprawoto, SH., M.Si. mengatakan ada tiga hukum penting dalam menghadapi kemajuan digital di daerahnya. Yaitu hukum tentang kecepatan, terutama di bidang pelayanan pemerintahan. Kecepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika menuju era digital dapat mempercepat sistem pelayanan pemerintah kabupaten Magetan terhadap masyarakatnya.
“Jadi kecepatan pelayanan terhadap masyarakat, kecepatan bertindak dalam mengambil keputusan, tentu inilah yang menjadi hukum dasar di era digital, tentu diimbangi dengan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam kecepatan pengambilan keputusan,” ujar Suprawoto.
Bupati Magetan Suprawoto menambahkan, hukum penting kedua yaitu kekuatan jejaring. Masyarakat makin memperbanyak jejaring untuk kebutuhan yang diperlukannya: efisiensi kepentingan usaha dan bisnis, kebutuhan pemanfaatan dan pelayanan digital bagi UMKM masyarakat, hingga pemanfaatan digital untuk kebutuhan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
Hukum penting yang terakhir dalam mengoptimalisasikan ekosistem digital menurut Suprawoto, yaitu mempertahankan eksistensi, dari sebuah korelasi efisiensi jejaring yang dibangunnya.
“Jadi tiga hukum itu yang harus menjadi pegangan kita, termasuk saya dalam mengelola pemerintahan kabupaten Magetan,” tambah Suprawoto. (MJ/dmpr)
Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!