Kajian LSM AKP Refocusing Anggaran Untuk Rasionalisasi APBD Bondowoso 2023

BONDOWOSO, mitrajatim.com - Pemberitaan di media online 5 Mei 2023, DPRD Bondowoso beberkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso 2022 mencapai Rp 216 miliar. Dari total keseluruhan dana tersebut, penyumbang Silpa terbesar berada di belanja pegawai, dengan jumlah sekitar Rp 108 miliar.

Disisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Bambang Sukwanto mengatakan, APBD Bondowoso pada tahun depan mengalami defisit hingga Rp 50 miliar, karena perubahan peruntukan DAU (Dana Alokasi Umum). “Peruntukan DAU yang tadinya diserahkan daerah sesuai program prioritas dan kebutuhan daerah, namun pada 2023 ada DAU khusus untuk tenaga PPPK, pendidikan, kelurahan kesehatan, dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK)”.

Sedang pada data SIKD Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di portal Kemenkeu.go.id, per 08 Mei 2023, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memprediksi terjadi defisit anggaran mencapai Rp 93,86 miliar dalam tahun ini. Target APBD yang dipatok sebesar Rp 1,959 triliun dan belanja daerah sebesar 2,054 triliun, dapat dinilai tidak rasional dan sulit tercapai.

Selanjutnya langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bondowoso segera untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh program yang ada di masing-masing dinas.

Refocusing APBD tersebut menjadi perhatian publik, pasalnya, jumlah anggaran belanja lebih besar dari pendapatan yang diterima, tinggi Silpa dan adanya defisit anggaran yang perlu dicarikan jalan keluar. Kita tunggu hasil refocusing pemerintah dan DPRD, apakah hasil refocusing merasionalisasikan anggaran tetap mengacu pada kepentingan rakyat dan tetap berdasarkan skala prioritas kebutuhan dasar rakyat.

Disisi lain, hasil investigasi LSM AKP pada beberapa OPD, banyak mengeluhkan adanya pemangkasan anggaran kegiatan. Pasalnya banyak sekali platform anggaran di beberapa sektor prioritas pembangunan malah anggarannya sedikit, seperti anggaran pembangunan jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Banyak sektor penting yang mengalami kekurangan anggaran. Seharusnya pemangkasan anggaran harus ditujukan kepada OPD dengan kinerja yang rendah, atau OPD dengan kondisi SDM nya yang masih terbatas. (Red)