Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan untuk merealisasikan program baru tersebut, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 40 miliar.
Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk menggaji guru di sekolah swasta.
"Prosentase kajian sudah hampir 75 persen, untuk merealisasikan butuh tambahan anggaran sekitar Rp 40 miliar," ujar Suwarjana kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Suwarjana menjelaskan sekolah swasta yang berminat mendapat kucuran dana APBD bisa mengajukan permohonan ke Disdikbud. Kemudian Disdikbud akan mengkaji dan menelaah surat permohonan tersebut. Disdikbud akan memprioritaskan sekolah yang memiliki guru kredibel.
"Kalau dihitung ada setidaknya 2.500 guru yang mengajar di sekolah swasta. Tentu akan kita lakukan penilaian guru yang digaji harus kompeten," tuturnya.
Suwarjana menambahkan, jumlah 57 kelurahan di seluruh Kota Malang tak sebanding dengan jumlah SMP negeri.
Idealnya, di Kota Malang harus ada 57 SMP negeri sesuai dengan jumlah kelurahan. Program sekolah swasta gratis sebagai solusi kurangnya jumlah SMP negeri di Kota Malang.
Saat ini ada 57 kelurahan di Kota Malang, tapi baru ada 30 SMP negeri. Idealnya, ada 57 SMP negeri. Makanya kami akan gratiskan sekolah swasta, karena perbedaan swasta dan negeri dari pembiayaan," imbuhnya.
Suwarjana mempertimbangkan sekolah swasta dengan mutu dan kesejahteraan yang bagus, kemungkinan besar tidak akan mengambil program tersebut. Ada 80 lebih SD dan SMP swasta di Kota Malang, dengan jumlah total guru lebih dari 2.500 orang.
"Saya yakin tidak semua sekolah swasta ambil. Sekolah swasta yang bayarannya mahal kan tidak mungkin. Pikiran saya, dari 80 SMP swasta dan 80-an SD swasta, yang ambil paling 50 persen, tidak terlalu banyak. Kami kaji pasti bisa," ujar Suwarjana.
Sebelumnya, orang tua banyak mengeluh kurangnya jumlah SMP negeri di Kota Malang. Akibatnya, banyak murid gagal lolos dalam penerimaan siswa baru untuk jalur zonasi. (Ary)
Posting Komentar
0Komentar